peranan sekolah dalam kehidupan sosial

BAB I
PENDAHULUAN
1.L Latar belakang
Beberapa orang tokoh seperti Ivan Illich dengan karyanya Deschooling Society maupun Paulo Freire sudah meragukan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam mempersiapkan generasi masa depan. Tetapi sebagian besar masyarakat, nampaknya tetap menaruh harapan besar dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem persekolahan sebagai pusat pendidikan. Bahkan ada semacam kecenderungan bahwa sekolah sebagai taruhan, sementara di sisi lain, seperti sistem pondok pesantern relatif kurang diminati masyarakat jika dibandingkan dengan sekolah.

Sikap dan pandangan seperti itu muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sebagai masyarakat yang sedang bergerak ke arah kehidupan modern dihadapkan pada peningkatan tuntutan kebutuhan dasar manusia. Dalam kenyataannya "orang-orang sekolahan" lebih banyak memiliki kesempatan dan kemampuan mencapai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akibatnya, fenomena itu yang juga merupakan fenomena masyarakat modern telah memusatkan perhatian masyarakat terhadap peranan sekolah. Bahkan kecenderungan seperti itu telah menempatkan harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap persekolahan, mereka mengira bahwa sekolah mampu membereskan segala persoalan.
Memperhatikan kecenderungan tersebut, makalah ini dimaksudkan untuk menelaah persoalannya, terutam berkaitan dengan eksistensi dan peranan sekolah dalam perkembangan kehidupan sosial budaya.
2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan eksistensi Pendidikan?
2. Bagaimana Hubungan Antara Pendidikan dan sosial budaya?
3. Bagaimana Kontrol Negara Terhadap Pendidikan?
4. Bagaimana Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia ?
3. Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui eksistensi Pendidikan
2. Untuk mengetahui Hubungan Antara Pendidikan dan sosial budaya
3. Untuk mengetahui Kontrol Negara Terhadap Pendidikan
4. Untuk mengetahui sketsa Politik Pendidikan di Indonesia
4. Manfaat Pembahasan
Manfaat yang dapat diperoleh melalui pembahasan ini adalah:
1. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang eksistensi pendidikan di Indonesia
2. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana perkembangan hubungan antara sosial budaya dan pendidikan di Indonesia.
3. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang kontrol negara terhadap pendidikan di Indonesia
4. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang sketsa politik pendidikan di Indonesia

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Eksistensi Pendidikan
Pendidikan merupakan sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain.
Menurut Tilaar (2004), Pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata, sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Perubahan yang global dengan liberalisasi pendidikan sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu menghasilkan kualitas peserta didik yang dapat bersaing secara kompetitif agar dapat diterima pasar. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ini pada akhirnya akan mendorong lembaga pendidikan kita menjadi lebih bercirikan knowledge based economy institution. Pendidikan yang hanya berorientasi untuk mencetak generasi yang bisa diterima pasar secara ekonomis hanya akan mampu mencetak peserta didik yang berpikir dan bertindak global sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral dari peserta didik.
Berdasarkan uraian tersebut pendidikan berfungsi membekali pengalaman dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya. Keadaan masyarakat yang majemuk akibat perubahan jaman menuntut peserta didik dapat aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Oliva (1992:6) yang mengemukakan bahwa curriculum can be conceived in a narrow way (as subjects taught) or in a broad way as all the experiences of learners, both in school and out, directed by the school. Disimpulkan bahwa kurikulum dalam artian sempit merupakan sebagai pokok mengajar dan dalam arti luas sebagai semua pengalaman belajar, baik dalam dan keluar sekolah, di bawah pengawasan sekolah sehingga pelajaran berupaya menciptakan pengalaman belajar bagi siswa perlu mendapat prioritas yang utama dalam kegiatan pembelajaran.
2.2. Hubungan Antara Pendidikan dan sosial budaya
Landasan sosial budaya pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Sehingga kondisi sosial budaya diasumsikan mempengaruhi terhadap program pendidikan yang tercermin dalam kurikulum. Hunt (1975) mengemukakan:
Study hits base social and culture from education aims to supply teacher with erudition that deepen about society and where they alive and to help student teacher to detect that explanation hits society and culture of vital importance mean to realize about education problem.
Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa kajian mengenai dasar sosial dan budaya dari pendidikan bertujuan untuk membekali guru dengan pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat dan kebudayaan di mana mereka hidup dan untuk membantu calon guru untuk mengetahui bahwa pengertian mengenai masyarakat dan kebudayaan sangat penting artinya guna memahami tentang masalah pendidikan.
Krisis multidimensi yang belum mampu teratasi saat ini merupakan bentuk dari shock culture atau keterkejutan budaya yang dialami karena selama ini tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan jaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Pendidikan selama ini hanya berorientasi pada usaha untuk mewariskan budaya lokal dan nasional atau hanya melihat fungsi pendidikan sebagai lembaga pentransmisi kebudayaan, bukan sebagai lembaga yang berusaha mempersiapkan peserta didik untuk mengkonstruksi kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman.
Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Sebaliknya bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung (Tirtarahardja dan Sulo, 2005). Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjalankan fungsi sosial harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga mereka nantinya bisa merubah diri mereka dan merubah masyarakatnya. Masyarakat merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat hidup, tumbuh, berkembang dan berubah bagi manusia. Sehingga sekolah tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena manusia merupakan anggota masyarakat dan menjadi pendukung dari kebudayaan yang ada di dalamnya.
Danim (2003) berpendapat pendidikan merupakan proses pemanusiaan untuk menjadikan manusia memiliki rasa kemanusiaan, menjadi manusia dewasa dan manusia seutuhnya agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh sebagai pemegang mandat Ilahiah dan kultural. Menetapkan tujuan-tujuan pendidikan, kita bisa mendapatkannya melalui analisis kebutuhan dari siswa, analisis budaya dan kebutuhan masyarakat.
2.3 Kontrol Negara terhadap Pendidikan
Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu system pendidikan yang memiliki kharakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak Negara yang menerapkan control yang sangat ketat terhadap program – program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.
Menurut Dale (1989: 39 - 43), control Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Dale (1989 : 59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam bidang pendidikan, sepeti sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola, proses, dan praktik pendidikan.
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Disisi lain, pemerintah telah berusaha meningkatkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan ditandai dengan adanya Standar Pendidikan Nasional yang bertujuan mengukur kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sertifikasi guru dan dosen merupakan inplikasi dari kebijakan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Meski pemerintah telah berusaha, hal itu belum bisa menjadi jaminan terjadinya peningkatan pendidikan secara global dan menyeluruh.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
2.4 Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia
Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.
Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :
1. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu :
1. Periode pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai-nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh-tokoh agama.
2. Periode kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan ditanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang dapat diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial.
3. Periode ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.
4. Periode keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hungga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.
5. Periode kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organiasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembagunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.
6. Periode keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan terkait.


BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Eksistensi pendidikan merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain.
2. Hubungan pendidikan dan social budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Krisis multidimensi yang belum mampu teratasi saat ini merupakan bentuk dari shock culture atau keterkejutan budaya yang dialami karena selama ini tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan jaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Pendidikan selama ini hanya berorientasi pada usaha untuk mewariskan budaya lokal dan nasional atau hanya melihat fungsi pendidikan sebagai lembaga pentransmisi kebudayaan, bukan sebagai lembaga yang berusaha mempersiapkan peserta didik untuk mengkonstruksi kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman.
3. Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.
4. Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :
1. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

3.2 Saran
Memperhatikan serta tetap mengikuti perkembangan pendidikan dan hubungannya dengan social budaya di Indonesia, kita dapat memberikan sumbangsih yang bernakna bagi dunia pendidikan guna membangun karakter pendidikan yang berbasis karakter bangsa ini.

Referensi :
Dale (1989 : 59) dalam http:/re-searchengines.com/art05-73.html/
Danim, S. 2003. Agenda Pembaharuan Sistem Pendididikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hunt, M. P. 1975. Foundations of Education Social and Cultural Perspectives. New York: Hold Rinchars and Winston.
Oliva, P. F. 1992. Developing the Curriculum. New York: Harper Collins Publishers.
Tilaar, A. R. 2004. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Tirtarahardja, U., dan Sulo, S. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Berikutnya >

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar